Selamat Datang Di Perumahan Bumi Sawangan Indah












Selamat Datang di komunitas antar warga Perumahan Bumi Sawangan Indah, Pengasinan Sawangan Depok. Blog ini di buat bertujuan untuk mempermudah sharing dan komunikasi antar warga, khususnya di Perumahan Bumi Sawngan Indah. Sehingga walaupun warga BSI banyak kesibukan dengan pekerjaan sehari-hari, tetapi masih bisa menjalin silaturahmi lewat komunitas ini. Karena blog ini adalah untuk sharing dan komunikasi seluruh warga BSI, kami dari admin mengharapkan adanya perwakilan seluruh RW dan RT yang ada di BSI ini guna untuk berpartisipasi meberikan posting dan artikel-artikel yang bermanfaat dan berguna bagi semua warga BSI.

CATATAN

**Jika anda ingin ikut aktif menyampaikan atau menulis artikel di blog ini, jika belum mempunyai account email di goole, mohon untuk mebuat account /email di google dahulu, setelah itu anda bisa kirim email ke admin (Ngadiyo) : adm.pbsi@gmail.com atau dion.jakarta@gmail.com
**Jika anda ingin memberikan komentar pada artikel-artikel di blog ini, di anjurkan jika punya account/email google (gmail). Tetapi jika tidak punya account gmail, maka pada kolom "Beri komentar sebagai" pilih "Nama/URL" dan ketik nama anda, kemudian pada kotak url jangan di isi (di kosongkan saja).

Perumahan Yang Luas, namun sayang Jalanannya Rusak

Bagi warga Perumahan BSI, tentunya tidak asing lagi dengan istilah "Jalan Rusak ".
Perumahan BSI ini adalah merupakan perumahan yang potensi, karena perumahan ini arealnya sangat luas sekitar 30 hektar dan di huni lebih dari 2000 Kepala Keluarga. Penghuninya juga sangat variatif dan bermacam-macam skil dan keahliannya.
Sekitar 11 tahun jalan yang ada di BSI ini terlantar dan memprihatinkan. Kondisinya sangat parah, bukan hanya berlubang, sudah benar-benar dedel duel. Siapa yang bertanggung jawab ini semua? Jawabnya tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.
Semua warga mengeluh, semua warga ngedumel karena perjalanan mereka setiap hari terasa sengsara, rasanya seperti dimasukan ke dalam drum kemudian di kocok abis. Jalan sepanjang 3,5 KM lebih tidak ada yang mau bertanggung jawab. Adanya saling lempar tanggung jawab.
SAMPAI KAPANKAH JALAN KITA DEDEL DUEL SEPERTI INI...?
KEPADA SIAPAKAH KITA HARUS MENGADU....?
Karena semua melempar tanggung jawabnya.
Mudah-mudahan Allah menggerakan hati mereka supaya peduli dengan jalan BSI ini...

Minggu, 31 Oktober 2010

Sampah selalu jadi masalah

Sampah jika kita tidak sikapi dengan bijaksana akan membawa bencana, selain bau yang tidak sedap, juga kesan kumuh.. akan selalu melekat.

Nah.. Limbuk jalan-jalan eh... punya ide kali aja dapat menjadikan solusi.

1. Tiap-tiap RT setidaknya mebuat/ memberikan bak sampah kepada warga berupa jerigent yang sudah lobagi( mungkin di RT 4 sudah ada)nah.. bak sampah itu khusus buat sampah tumah tangga.karena akan memudahkan petugas sampah untuk mengangkutnya.Dan sekalian buat pak Rt khan ada pemasukkan to.. memang harus keluar modal dulu.

2.Tiap-tiap Rt menyediakan mencari lahan untuk lobang sampah khusus sampah rumah tangga, mungkin lahan rumah kosong. nah fungsi lobang itu untuk menampung sampah yang mudah terurai jangan lama-lama seminggu di tutup pakai tanah. sekalian khan bisa buat kompos.

3.Untuk sampah plastik atau bekas botol bisa kumpulkan dan petugas sampah bisa mengambilnya 2 hari sekali sebelum menarik sampah yang organik/sampah rumah tangga.
Hal ini di maksudkan untuk menambah sedikit penghasilan tukang sampah ketimbang di ambil ama pemulung karena kalau pemulung mencari benda-benda tsb pasti di acak-cak. yang sekaligus memupuk rasa kepedulian kita.Dan tukang sampah akan lebih peduli dengan tugasnya.

Itu sekedar usul lho... kali aja kepakai..mau di coba silakan

Salam
Limbuk

Selengkapnya...

Rabu, 27 Oktober 2010

IMB Mungkinkah BSI 2 akan bernasip sama ?




Sumber Monde 28/10/2010
salam
Limbuk Selengkapnya...

sampah


Selengkapnya...

Selasa, 26 Oktober 2010

Mari Berbagi

Bencana dan bencana.

Dari Laut ada sunami di mentawai, dari angin ada topan di banyumas, dan dari bumi ada gempa dan gunung meletus ( merapi) Juga air ada banjir (Jakarta) .Pertanyaannya adalah hanyakah kita dapat melihat ? dan berucap ? tanpa berbuat ? mungkin saat ini saudara-saudara kita yang kena bencana.Suatu saat nanti kita yang tertimpa.

Dalam rangka itu Limbuk terketuk untuk memberikan usulan yaitu "PEDULI SESAMA" dengan cara memberikan Baju Layak Pakai kepada Saudara-saudara kita yang memang saat ini membutuhkan.Limbuk rasa warga BSI khususnya Rw 11 mampu untuk melakukan hal ini.

Syukur-syukur ada donatur yang mau menyumbang duit, kalaupun toh sudah ada, tidak ada salahnnya kita juga melakukan ? bukankah lebih banyak lebih baik ? Kenapa Limbuk punya gagasan demikian barang kali saja ada sanak saudara dari warga yang tertimpa musibah saat in kita tidak tahu.

Saudara-saudara Limbuk Marilah kita kumpulkan baju yang layak pakai ketimbang kebuang percuma.Coba kita tanya hati kecil kita. masing-masing Tegakah kita? menjelang idul korban adalah moment yang baik untuk memulai segala sesuatu yang baik juga. Jangan hanya komentar.. mari berbuat. Sekali lagi bencana tidak pernah memilih dan tidak pandang bulu.Gunung yang tidak aktif sekian lama ternyata meletus juga ingat simalungun ?.

Haruskan kita menunggu bencana datang pada kita? .

Bapak Admin Limbuk mohon di sebarluaskan hal ini Limbuk berharap segera terealisasi bukan hanya wacana.

Salam
Limbuk
Selengkapnya...

Senin, 25 Oktober 2010

Ketua MPR: Mantan Presiden Tak Perlu Digelari Pahlawan Nasional

Jakarta - Setiap mantan Presiden RI tidak memerlukan gelar pahlawan nasional untuk menegaskan penghormatan dan ketokohannya. Selain sudah pasti dikenal luas oleh masyarakat, kualifikasi seorang presiden juga lebih dari pahlawan.

Demikian penilaian Ketua MPR, Taufiq Kiemas, mengenai polemik gelar pahlawan bagi Soeharto. Dia ditemui wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2010).

"Presiden itu nggak perlu kasih pahlawan nasional, sebab beliau (Presiden) lebih dari pahlawan nasional. Kan dia 'tukang bagi' gelar pahlawan, masak mau dikasih lagi," ujar Taufiq.

Taufik menuturkan, pemberian gelar kepada mantan Presiden hanya memicu konflik. Apalagi, Taufiq berpendapat, Presiden dikenal sebagai pemberi gelar pahlawan.

"Jadi saya rasa nggak perlu, jadi polemik aja. Penghormatan terhadap orang-orang yang jadi Presiden itu diatur lagi bagaimana yang baik," jelas Taufiq.

Menantu dari proklamator Soekarno itu pun menyarankan agar pemberian gelar kepada mantan Presiden Soeharto ditinjau ulang. Di dalam konteks ini Taufiq menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden SBY.

"Kalau Presiden itu nggak usah dikasih pahlawan, kejadiannya baru. Presiden itu diakui seluruh iIndonesia kalau pahlawan itu lokal-lokal. Tapi itu hak prerogatif Presiden," tutupnya.

Sebelumnya, Sekjen PKS Anis Matta mendukung penuh penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Anis menilai peranan Soeharto selama 32 tahun memerintah tak bisa diabaikan.

PKS beranggapan Soeharto telah berhasil membangun Indonesia selama 32 tahun berkuasa. Soeharto dinilai berhasil memajukan Indonesia di berbagai sektor.

Anis juga mengajak semua pihak tidak hanya melihat kesalahan Soeharto di masa lalu. Semua Presiden dianggap punya masalah masing-masing.

"Semua Presiden punya masalah. Memang Soekarno tidak punya masalah?. Kalau dibilang banyak hutang, sekarang pemerintah juga banyak hutang," terang Anis.
Selengkapnya...

Rabu, 20 Oktober 2010

Pengawas Pemilu: KPU Depok Bermasalah

Kamis, 21 Oktober 2010

VIVAnews - Bukan hanya menemukan pelanggaran oleh peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kada Kota Depok menemukan sejumlah pelanggaran dalam tahapan pungut hitung Pemilu Kada Depok 2010. Berdasarkan hasil peninjauan langsung serta laporan jajaran Panwaslu Kada Kota Depok, diduga terjadi pelanggaran oleh jajaran KPU Depok, terkait masalah daftar pemilih tetap (DPT)

Menurut Anggota Bawaslu SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus dan Tim Asistensi Prayogo Bekti Utomo, diketahui Pemilu Kada di Depok masih menyisakan masalah soal daftar pemilih tetap (DPT). Banyak pemilih yang seharusnya memiliki hak pilih ternyata tidak terdaftar dalam DPT.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Cimanggis, banyak yang tidak terdaftar dalam DPT setelah melaporkan ke RT dan jumlahnya belum diketahui. Sedangkan di Kelurahan Tugu, di TPS 125 terdapat 23 orang yang mengaku ada di daftar pemilih sementara (DPS), tetapi tidak masuk dalam DPT. Sedangkan, di Kelurahan Ratu Jaya, yakni pada malam H-1, ada 80-an warga asli di Jembatan Dipo protes ke Lurah setempat karena tidak masuk dalam DPT. Setelah dicek di DPS juga tidak ada.

“Tim Supervisi Bawaslu juga mendapati diadakan TPS tersendiri. TPS tersebut menggunakan kotak suara tersendiri, dengan alokasi surat suara sebanyak 50 surat suara dan dialokasikan tersendiri oleh KPU (tanpa dasar hukum yg jelas). Surat suara tersebut diambil dari beberapa TPS di sekitar, sehingga bisa berakibat surat suara di TPS lain berkurang dan menghilangkan hak pemilih,” ujar Tio dilansir laman Bawaslu, Kamis 21 Oktober 2010.

Berbagai pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Kada di Depok terungkap, setelah diadakan rapat evaluasi jajaran Panwaslu Kada Depok hingga tingkat desa pasca pemungutan suara berlangsung. Masing-masing Panwaslu melaporkan temuan pelanggaran baik yang melibatkan peserta Pemilu Kada maupun KPPS.

Warga Depok juga kehilangan hak pilih juga terjadi di TPS 29 Kelurahan Limo Perum Griya Cinere, di mana DPT yg dipakai adalah DPT waktu Badrul Kamal menjabat sebagai Walikota Depok, sehingga semua orang di tempat tersebut tidak masuk DPT termasuk Ketua RT dan mantan RW setempat. Di tempat lain di TPS 3, 4 dan 21 Kel. Grogol, bahkan ada kekurangan surat suara sehingga PPS setempat mengambil surat suara dari TPS lain.

Sebelumnya, Bawaslu juga menemukan dugaan politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3 Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad. Seperti dilansir laman Bawaslu, Kamis 21 Oktober 2010, pada H-1 pemilihan yakni 15 Oktober 2010, pasangan calon nomor urut 3 mengunjungi "pasien di rumah sakit dan memberikan uang sebesar Rp300.000."

Namun soal temuan ini, Tim Sukses Nur Mahmudi membantah. "Saya nggak yakin itu," kata Tri Handoko, Ketua Tim Sukses Nur Mahmudi.
Selengkapnya...

Pengawas Pemilu Temukan Nur Mahmudi Bagi Uang

VIVAnews - Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Depok menemukan sejumlah pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2010. Salah satunya, Pengawas Pemilu mendapat laporan calon nomor urut 3 Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad membagi uang.

Seperti dilansir laman Bawaslu, Kamis 21 Oktober 2010, pada H-1 pemilihan yakni 15 Oktober 2010, pasangan calon nomor urut 3 mengunjungi "pasien di rumah sakit dan memberikan uang sebesar Rp300.000."

Di beberapa tempat pemungutan suara, seperti Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis RW 04, beberapa orang melakukan serangan fajar. Di Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Duren Mekar dan Kelurahan Pondok Petir, tim pasangan calon no 3 memberi makan bakso gratis sebelum dan sesudah mencoblos. Begitu juga terjadi di Kecamatan Sawangan, Kelurahan Bedahan, lurah setempat membagikan uang secara “door to door” untuk memilih pasangan calon no urut 3 Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad.

“Banyak sekali pelanggaran yang terjadi, baik praktik politik uang maupun kampanye-kampanye terselubung untuk mempengaruhi pemilih. Kami sudah menginstruksikan kepada Panwaslu Kada Kota Depok beserta jajarannya hingga tingkat PPL untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran berdasarkan bukti-bukti,” ujar anggota Bawaslu, SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus.

Selain ramai dengan praktik politik uang, beberapa tim kampanye pasangan calon juga terlihat melakukan praktik kampanye “gelap”saat pemungutan suara berlangsung. Di samping itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga banyak melakukan kelalaian, termasuk membuka kotak suara karena ada berita acara yang dimasukkan dalam kotak suara.

Ketua Tim Sukses Pasangan Nur Mahmudi-Idris, Tri Handoko, membantah keras bahwa jagoannya melakukan politik uang. "Saya nggak yakin itu," kata Tri saat dihubungi VIVAnews melalui telepon, Kamis 21 Oktober 2010.

Tri menyatakan akan mempelajari temuan Bawaslu ini, meski Tim Sukses belum menerima secara resmi laporan-laporan pelanggaran itu.
Selengkapnya...