Ketua MPR: Mantan Presiden Tak Perlu Digelari Pahlawan Nasional

Jakarta - Setiap mantan Presiden RI tidak memerlukan gelar pahlawan nasional untuk menegaskan penghormatan dan ketokohannya. Selain sudah pasti dikenal luas oleh masyarakat, kualifikasi seorang presiden juga lebih dari pahlawan.

Demikian penilaian Ketua MPR, Taufiq Kiemas, mengenai polemik gelar pahlawan bagi Soeharto. Dia ditemui wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2010).

"Presiden itu nggak perlu kasih pahlawan nasional, sebab beliau (Presiden) lebih dari pahlawan nasional. Kan dia 'tukang bagi' gelar pahlawan, masak mau dikasih lagi," ujar Taufiq.

Taufik menuturkan, pemberian gelar kepada mantan Presiden hanya memicu konflik. Apalagi, Taufiq berpendapat, Presiden dikenal sebagai pemberi gelar pahlawan.

"Jadi saya rasa nggak perlu, jadi polemik aja. Penghormatan terhadap orang-orang yang jadi Presiden itu diatur lagi bagaimana yang baik," jelas Taufiq.

Menantu dari proklamator Soekarno itu pun menyarankan agar pemberian gelar kepada mantan Presiden Soeharto ditinjau ulang. Di dalam konteks ini Taufiq menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden SBY.

"Kalau Presiden itu nggak usah dikasih pahlawan, kejadiannya baru. Presiden itu diakui seluruh iIndonesia kalau pahlawan itu lokal-lokal. Tapi itu hak prerogatif Presiden," tutupnya.

Sebelumnya, Sekjen PKS Anis Matta mendukung penuh penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Anis menilai peranan Soeharto selama 32 tahun memerintah tak bisa diabaikan.

PKS beranggapan Soeharto telah berhasil membangun Indonesia selama 32 tahun berkuasa. Soeharto dinilai berhasil memajukan Indonesia di berbagai sektor.

Anis juga mengajak semua pihak tidak hanya melihat kesalahan Soeharto di masa lalu. Semua Presiden dianggap punya masalah masing-masing.

"Semua Presiden punya masalah. Memang Soekarno tidak punya masalah?. Kalau dibilang banyak hutang, sekarang pemerintah juga banyak hutang," terang Anis.